ARTIKEL EKONOMI.

EKONOMI RAKYAT DAN REFORMASI KEBIJAKAN"   [25 Artikel]
	> November 2004 Mengapa Bank Sulit Memberdayakan Ekonomi Rakyat? Oleh: Mubyarto --- Memberdayakan ekonomi rakyat di daerah terpencil Kutai Barat ternyata merupakan perjuangan berat bagi siapapun. Bahkan mereka yang percaya perbankan merupakan “agent of development” yang berperan kunci dalam memberdayakan ekonomi rakyat bisa “kecele” menyaksikan kenyataan pahit sulitnya bank bermitra akrab dengan pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang miskin, baik di wilayah Ulu Riam di Mahakam Ulu, di kampung-kampung pegunungan, maupun di dataran rendah sepanjang Sungai Mahakam.
	> Oktober 2004 Siapa Lebih Merusak Lingkungan: Orang Miskin atau Orang Kaya? Oleh: Mubyarto --- Jika hutan kita menjadi gundul atau terbakar, sehingga lingkungan hidup kita rusak, siapa biang keladinya? Penduduk miskin di hutan-hutan dan sekitar hutan menebang hutan negara untuk memperoleh penghasilan untuk makan. Tetapi kayu-kayu yang diperolehnya ditampung calo-calo untuk dijual, dan kemudian dijual lagi untuk ekspor, yang semuanya “demi keuntungan”. Siapa yang paling bersalah dalam proses perusakan lingkungan ini?
	> Juli 2004 Capres/Cawapres dan Ekonomi Rakyat Oleh: Mubyarto --- Menyimak secara serius pernyataan-pernyataan para Capres/Cawapres di media elektronik tentang program-program ekonomi yang dijanjikan kepada rakyat untuk dilaksanakan, jika mereka terpilih, dengan segala maaf saya harus menyatakan sangat prihatin. Pada umumnya para Capres/Cawapres belum memahami benar apa itu ekonomi rakyat, dan karena belum jelas pemahaman mereka mengenai ekonomi rakyat, maka sulit diharapkan dapat dirumuskannya program-program kongkrit bagaimana mengembangkannya, dan yang sangat sering diucapkan bagaimana memberdayakannya.
	> Maret 2004 Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Ekonomi Rakyat Oleh: Awan Santosa --- Pemilu 2004 sudah pasti akan diwarnai dengan ‘pertarungan politik’ antar parpol, sekaligus juga antar kandidat calon presiden, caleg, dan antar calon anggota DPD. Hasilnya bisa jadi kekuasaan tetap dipegang ‘pemimpin lama’, atau mungkin pula akan muncul penguasa-penguasa baru, partai baru, dan orang-orang yang baru pula. Lalu, akan berubahkah nasib ekonomi bangsa kita? Tidak dapat dipastikan, kecuali ada ‘janji-janji’ perubahan kebijakan ataupun program ekonomi yang lebih banyak bersifat parsial dan konvensional dari partai peserta pemilu.
	> November 2003 Mengembangkan Ekonomi Rakyat sebagai Landasan Ekonomi Pancasila Oleh: Mubyarto --- Pierre Van der Eng, seorang sejarawan Belanda menulis tentang strata ekonomi penduduk di jaman penjajahan. Pada tahun 1930, dua tahun setelah Sumpah Pemuda, 51,1 juta penduduk pribumi (Indonesia) yang merupakan 97,4% dari seluruh penduduk yang berjumlah 60,7 juta hanya menerima 3,6 juta gulden (0,54%) dari pendapatan "nasional” Hindia Belanda, penduduk Asia lain yang berjumlah 1,3 juta (2,2%) menerima 0,4 juta gulden (0,06%) sedangkan 241.000 orang Eropa (kebanyakan Belanda) menerima 665 juta gulden (99,4%)...
	> November 2003 Perhatian terhadap Kondisi Persekolahan di Daerah Terpencil: Bukan Sekedar Reformasi, Harus Revolusi Oleh: Mubyarto --- Rusnawati (47 tahun) yang guru SD Kampung Sambung, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, bertahun-tahun berjuang “sendirian”, dan kini bertanggungjawab atas pendidikan 25 anak yang terbagi atas 6 kelas yaitu kelas I: 8 murid, kelas II: 3 murid, kelas III: 3 murid, kelas IV: 1 murid, kelas V: 2 murid, dan kelas VI: 8 murid, sehingga total 25 murid.
	Ø  November 2003 Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat dan Produktifitas Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur Oleh: Vincent Gaspersz dan Esthon Foenay --- Strategi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan berdasarkan pertumbuhan melalui pemerataan dengan prinsip membangun dari apa yang dimiliki rakyat dan apa yang ada pada rakyat, dengan titik berat pembangunan yang berlandaskan pada pembangunan ekonomi rakyat, pendidikan rakyat, dan kesehatan rakyat. Strategi pembangunan Ø  yang menjadi pilihan tersebut memerlukan langkah-langkah operasional yang terukur dan disesuaikan dengan paradigma baru pembangunan.
	> November 2003 Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi Oleh: Aloysius Gunadi Brata --- Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan  dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja (Kompas, 14/12/2001). Namun, dalam kenyataannya selama ini UKM kurang mendapatkan perhatian.
	> November 2003 Manusia, Kebebasan, dan Pembangunan Oleh: Setyo Budiantoro --- Mengingat masa kelam Orde Baru yang se-ring disebut ”orde pembangunan”, membuat pedih. Timbul pertanyaan mengganjal, apakah pembangunan akan selalu membawa destabilisasi? Sebuah proses yang mengakibatkan disparitas sosial-ekonomi membesar akibat laju modernisasi dan industrialisasi, serta menguntungkan sebagian kecil masyarakat? Timbul pula pertanyaan yang menggelisahkan, apakah sebuah ketakterhindaran (inevitability) historis, pembangunan selalu mengorbankan kebebasan manusia?
	> Februari 2003 Ekonomi Rakyat Sepanjang 2002 Oleh: Mubyarto --- Tahun 2002 adalah tahun yang benar-benar istimewa bagi ekonomi rakyat. Betapa  tidak. Para ekonom makro pengritik pemerintah “dengan bangga” menunjukkan data BKPM (Persetujuan investasi pemerintah) yang anjlog 57% untuk modal dalam negeri dan 35% untuk modal asing dibanding tahun 2001. Data penurunan penanaman modal yang sangat besar ini, sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa ekonomi nasional makin terpuruk atau sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan (recovery). Data-data ini diperkuat lagi oleh “taksiran” pelarian modal ke luar negeri sebesar rata-rata US $ 10 milyar per tahun sejak krismon 1997.
	> Desember 2002 Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Sajian Konseptual Oleh: Fredrik Benu --- Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta peluang pasar.
	> Desember 2002 Ekonomi Kerakyatan di NTT: Antara Realitas dan Harapan Oleh: Frits O FanggidaE --- Di NTT, pelaku ekonomi sebagaimana dimaksud pada umumnya terdiri dari petani kecil, peternak kecil, nelayan kecil dan pengrajin kecil di perdesaan dan para pelaku sektor informal perkotaan. Bagi para petani yang kebetulan memiliki wilayah yang cocok untuk komoditas perkebunan seperti Cengkeh, Kopi, Vanili, Jambu Mete, tingkat ekonomi mereka cukup memadai.
	> Desember 2002 Membangun Perekonomian Rakyat Nusa Tenggara Timur Oleh: Mubyarto --- Gubernur Piet Tallo yang alumni Fakultas Hukum pernah menolak julukan miskin bagi daerahnya. “Mungkin warga NTT belum se-makmur saudara-saudaranya dari daerah lain, tetapi propinsi ini sedang mengeksplorasi berbagai potensi tambang dan kekayaan alam lain yang kelak akan membantu mengubah nasibnya”. Sebagai salah satu dari 4 propinsi “termiskin” di Indonesia berdasarkan tingkat PDRB perkapitanya, yang seluruh desanya dinyatakan sebagai desa IDT pada tahun 1996, survei BPS tahun 1997 menempatkan NTT pada urutan nasional ke-6 (79,5 % berhasil dalam aspek ekonomi).
	> November 2002 Ekonomi Rakyat Indonesia Pasca Krismon Oleh: Mubyarto --- Selama 5 bulan (Juni-Oktober 2000) Pusat Penelitian Kependudukan UGM bekerja sama dengan RAND Corporation Santa Monica mengadakan Survei Aspek KehidupanRumah Tangga Indonesia (SAKERTI) di 13 propinsi dengan mewawancarai 10.000 keluarga atau 43.000 orang. Survei yang telah diadakan untuk ketigakalinya ini mewawancarai keluarga-keluarga yang sama (panel) yang menjadi sampel sejak Sakerti 1 (1993) dan Sakerti 2 (1997). Pada tahun 1998 khusus untuk meneliti dampak krismon yang sedang berlangsung, dilaksanakan Sakerti 2+ dengan mengambil 25% sub-sampel.
	> September 2002 Jaminan Sosial Nasional Indonesia Oleh: Yaumil Ch. Agoes Achir --- Jaminan Sosial Nasional adalah program Pemerintah dan Masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini diperlukan utamanya bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapatan. Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2.
	> Juli 2002 Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan Sosial Oleh: Manifesto Politik Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat --- Pernyataan Bersama yang disampaikan pada akhir sesi Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, 2 Juli 2002.
	> Mei 2002 Krisis Moneter Indonesia dan Ekonomi Rakyat Oleh: Bayu Krisnamurthi --- Makalah ini bermaksud untuk mendiskusi krisis moneter dalam konteks ekonomi rakyat: bagaimana posisi ekonomi rakyat ketika krisis ekonomi terjadi, apakah sebagai sebab atau penerima akibat; dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah kesalahan serupa terulang dimasa depan. Oleh sebab itu tetap perlu dilakukan terlebih dahulu, penyampaian persepsi makalah ini atas ekonomi rakyat tanpa bermaksud untuk terlalu menekan pada usaha pendefinisian.
	> Mei 2002 Krisis Moneter Indonesia Oleh: Frans Seda --- Krisis moneter Indonesia disebabkan oleh dan berawal dari kebijakan Pemerintah Thailand di bulan Juli 1997 untuk mengambangkan mata uang Thailand “Bath” terhadap Dollar US. Selama itu mata uang Bath dan Dollar US dikaitkan satu sama lain dengan suatu kurs yang tetap. Devaluasi mendadak dari “Bath” ini menimbulkan tekanan terhadap mata-mata uang Negara ASEAN dan menjalarlah tekanan devaluasi di wilayah ini.
	> Mei 2002 Utang dan Imperialisme Oleh: Revrisond Baswir --- Masalah utang yang dihadapi Indonesia benar-benar telah sampai pada batas mencekik leher. Betapa tidak? Selain memikul beban utang luar negeri sebesar 150 milyar dolar AS (per Desember 1998), Indonesia kini juga memikul beban hutang dalam negeri sebesar Rp650 triliun. Dengan demikian, secara keseluruhan Indonesia kini menanggung beban utang sekitar Rp2.100 trilyun! Indonesia kini praktis terpuruk menjadi negara pengutang terbesar nomor lima di dunia.
	> Mei 2002 Utang Luar Negeri dan Ekonomi Rakyat Oleh: Didik J. Rachbini --- Apakah ada hubungan antara utang luar negeri dengan ekonomi rakyat? Jawabannyatentu saja tidak bisa dikatakan tidak karena utang pemerintah pada saat ini, khususnya utang luar negeri, sudah berperan sebagai faktor, yang mengganggu APBN. Bahkan faktor gangguan yang berasal dari utang luar negeri tersebut sudah menampakkan signal negatif pada pertengahan 1980-an ketika terjadi transfer negatif.
	> Mei 2002 Perjalanan Penjang Ekonomi Indonesia: Dari Isu Globalisasi hingga Krisis Ekonomi Oleh: Herry Nugroho --- Bila tidak menarik pelajaran dari kesalahan-kesalahannya, maka negara yang bersangkutan akan terkutuk untuk mengulangi kembali sejarah tersebut" (Satanyana). Penulis sengaja mengutip kata-kata bijak yang dilontarkan oleh seorang sastrawan dan filsuf termasyhur Amerika berdarah Hispanik, George Santayana, semata-mata karena kalimat bijak itu sangat tepat (precise) untuk menjadi sebuah"peringatan" (warning) bagi bangsa yang tengah berada dalam kesulitan ini.
	> April 2002 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Mencari Format Kebijakan Optimal Oleh: Bayu Krisnamurthi --- Walaupun telah melewati ratusan seminar dan diskusi, hingga saat ini selisih pendapat mengenai definisi “ekonomi rakyat” masih terus berlangsung. Kondisi tersebut dapat mengisyaratkan bahwa perdebatan mengenai definisi tampaknya tidak akan terlalu produktif lagi untuk dilanjutkan, karena pada dasarnya hampir semua pihak telah sepaham mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan “ekonomi rakyat” tanpa harus mendefinisikan. Hal tersebut menyangkut pemahaman bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi rakyat” adalah “kegiatan ekonomi rakyat banyak”.
	> Maret 2002 Ekonomi Rakyat, Perbankan Etik dan Krisis Moneter 1997/1998 Oleh: Mubyarto --- Jika di media masa setiap hari diberitakan ”ekonomi Indonesia semakin terpuruk”, dan ”tidak ada tanda-tanda akan mengalami pemulihan pada tahun 2002”, maka data yang kami peroleh dari kantor daerah BRI Yogyakarta 1997-2001 menarik untuk disimak. Data penabung dan nilai tabungan masyarakat pada cabang BRI di seluruh DIY selama 5 tahun (1997-2001) menunjukkan kenaikan terus menerus, rata-rata 18,5 % dan 31,2 %.
	> Maret 2002 Ekonomi Rakyat: Sebuah Pengantar Oleh: Bambang Ismawan --- Ekonomi rakyat beberapa waktu terakhir menjadi istilah baru yang banyak didiskusikan dalam berbagai forum dan oleh banyak pihak. Bukan tanpa alasan ekonomi rakyat seolah-olah menjadi trendsetter baru dalam wacana pembangunan. "Ambruknya" ekonomi Indonesia yang selama lebih dari tiga dasawarsa selalu dibanggakan oleh pemerintah, memaksa berbagai pihak meneliti kembali struktur perekonomian Indonesia.
	> Maret 2002 Ekonomi Rakyat Indonesia Oleh: Mubyarto --- Istilah ekonomi rakyat adalah istilah ekonomi sosial (social economics) dan istilah ekonomi moral (moral economy), yang sejak zaman penjajahan dimengerti mencakup kehidupan rakyat miskin yang terjajah. Bung Karno menyebutnya sebagai kaum marhaen. Jadi ekonomi rakyat bukan istilah politik ”populis” yang dipakai untuk mencatut atau mengatas namakan rakyat kecil untuk mengambil hati rakyat dalam Pemilu.

"EKONOMI RAKYAT, NASIONALISME DAN KEMANDIRIAN EKONOMI"   [4 Artikel]
	> Nopember 2003 Semangat Sumpah Pemuda, Menggugat Budaya Neoliberal Oleh: Mubyarto --- Ketika bangsa Indonesia memperingati 80 tahun BO, dan 60 tahun SP (Sumpah Pemuda) tahun 1988, banyak tulisan yang bernada “puas” dan “optimistik” tentang hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama 4 Repelita (1969-1989) yang telah mampu membawa pembangunan Indonesia sampai tahap tinggal landas. Namun, "Kunci maknanya terletak pada naik mengangkasa dengan kekuatan sendiri...."
	> September 2003 Kemandirian, Dasar Martabat Bangsa Oleh: Sri Edi Swasono --- Menimba pemikiran di zaman prakemerdekaan di awal tulisan ini merupakan titik tolak untuk meninjau relevansinya terhadap masa kini, meninjau kadar kekiniannya. Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda (Indische Vereeniging kemudian menjadi Indonesische Vereeniging) pada tahun 1921 memantapkan diri sebagai perhimpunan politik yang kemudian sangat berperan-menentukan dalam perjuangan kemerdekaan nasional Indonesia. Perkembangan politik di Hindia Belanda mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda.
	> Mei 2003 Kemandirian, Suatu Refleksi Oleh: Bambang Ismawan --- Kemandirian (self-reliance) adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan. Dalam konsep ini program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subyek dari pembangunan. Walaupun kemandirian, sebagai filosofi pembangunan, juga dianut oleh negara-negara yang telah maju secara ekonomi, tetapi konsep ini lebih banyak dihubungkan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang.
	> September 2002 Membangun Kekuatan Nasional untuk Kemandirian Bangsa Oleh: Kwik Kian Gie --- Aneh rasanya bahwa 57 tahun setelah kita merdeka dan berhasil membentuk negara bangsa yang berbentuk kesatuan dalam kemajemukan, kita merasa perlu berbicara tentang "Membangun Kekuatan Nasional untuk Kemandirian Bangsa." Bukankah kita sudah lama merdeka dan berdaulat yang dengan sendirinya juga mandiri ? Marilah kita lihat kenyataan dewasa ini. Negara kita yang kaya akan minyak telah menjadi importir neto minyak untuk kebutuhan bangsa kita. Negara yang dikaruniai dengan hutan yang demikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang praktis nihil karena dikorup.

 

"EKONOMI RAKYAT DAN PENDIDIKAN ILMU EKONOMI"   [18 Artikel]
	> Maret 2004 Tantangan Ilmu Ekonomi dalam Menanggulangi Kemiskinan Oleh: Mubyarto --- Pada kunjungan 5 hari di Bangladesh, ada seorang rekan menerima SMS dari Indonesia “Masya Allah, mencari apa di Bangladesh, apakah tidak ada negara lain yang dapat dikunjungi sebagai tempat belajar selain Bangladesh yang sudah jelas merupakan International Basketplace?” Istilah International Basketplace ini dikenalkan Robet McNamara, ketika itu Presiden Bank Dunia, untuk menggambarkan contoh kemiskinan yang sangat parah. Memang benar kebanyakan orang merasa hanya dapat belajar dari masyarakat/bangsa yang sudah lebih maju, dan lebih kaya dari kita, dan bagaimana kita dapat belajar untuk menuju ke sana...
	> Agustus 2003 Perjuangan Pemikiran Ekonomi (Tanggapan Terhadap Prof Mubyarto) Oleh: Bayu Krisnamurthi --- Meskipun bukan jebolan “department of economics”, ada dua hal yang langsung terlintas dalam pemikiran ketika membaca tulisan Prof Mubyarto (Kompas, Jumat 11 Juli 2003). Pertama, pengalaman memberi kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi pada Pascasarjana IPB; dan kedua, apa yang disebut sebagai Millenium Development Goal (MDG) dan Human Development Report 2003 yang diulas panjang lebar oleh Kompas, 10 – 11 Juli 2003.
	> Juli 2003 Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila Oleh: Mubyarto --- Pendapatan nasional menurut Nabi Paul Samuelson naik dan turun karena perubahan investasi yang pada gilirannya tergantung pada perubahan teknologi, penurunan tingkat bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor dinamis lainnya. Apa yang salah dalam “model” ini jika diterapkan dalam ekonomi Indonesia atau Perekonomian Pancasila?.
	> Juli 2003 Kendala Sosialisasi Konsep Ekonomi Pancasila: Beberapa Catatan untuk Pengemban Ekonomi Pancasila Oleh: Dumairy --- Menjelang abad ke-21 kalangan ekonom, serta orang-orang yang mengikuti perkembangan ilmu ekonomi, dikejutkan oleh pernyataan Paul Ormerod bahwa ilmu ekonomi sudah mati! Ilmu ekonomi yang sudah mati, sebagaimana dimaksudkan oleh Ormerod, tak lain adalah ilmu ekonomi yang ada dan dikenal selama ini, yang lazim berjuluk ilmu ekonomi “konvensional”. Ilmu ekonomi yang diajarkan di sekolah-sekolah ekonomi (sekolah menengah maupun perguruan tinggi) pada umumnya.
	> Juli 2003 Paradigma Kesejahteraan Rakyat dalam Ekonomi Pancasila Oleh: Mubyarto --- Ada tiga istilah berbeda yang dalam praktek digunakan secara bergantian dan sering dianggap sama arti yaitu Kesejahteraan Sosial (judul bab XIV UUD 1945), Kemakmuran Rakyat (ayat 3 pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya), dan Kesejahteraan Rakyat (nama sebuah Kementerian Koordinator). Kebanyakan kita tidak berminat secara serius membahas secara ilmiah perbedaan ke tiga istilah tersebut.
	> Februari 2003 Kompetensi dan Integritas Sarjana Ekonomi Oleh: Sri-Edi Swasono --- Kemandirian telah menjadi tuntutan politis bagi Indonesia Merdeka. Kemandirian adalah bagian integral dari makna merdeka itu sendiri. Tidak ada kemerdekan yang genuine tanpa kemandirian. Apabila kemerdekaan memiliki suatu makna, adalah karena kemandirian memberikan martabat bagi bangsa yang memangku kemerdekaan itu. Martabat bangsa merdeka adalah posisinya yang tidak tergantung pada bangsa lain, tidak berada dalam protektorat, tidak tersubordinasi. Kemandirian adalah martabat yang diraih sebagai hasil perjuangan berat menuntut onafhankelijkheid dari ketertaklukan, dari humiliasi dan dehumanisasi, baik sosial-politik maupun sosial-kultural. Mencapai kemandirian menjadi penegakan misi suci yang kodrati sifatnya.
	> Januari 2003 Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia Oleh: Mubyarto --- Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
	> Januari 2003 Menimbang Sejarah dalam Ekonomi Indonesia Oleh: Heri Kristanto --- Kurang lebih 3,5 abad bangsa Indonesia dalam masa penjajahan dari mulai bangsa Portugis, Belanda ataupun Jepang. Sejarah penjajahan banyak memberikan pengaruh yang fundamental dalam tatanan struktur sosial, ekonomi, budaya dan politik.
	> Oktober 2002 Perpolitikan untuk Mendukung Ekonomi Alternatif? Oleh: Mochtar Mas\'oed --- “….. the discipline (of economics) become progressively more narrow at precisely the moment when the problems demanded broader, more political, and social insights …." Kutipan di atas tersebut adalah keluhan seorang ilmuwan ekonomi senior yang jengkel terhadap kecenderungan “myopic” dalam disiplin ilmunya. Yaitu, ketika masyarakat sedang memerlukan jawaban yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan, ilmuwan ekonomi datang dengan resep ekonomis-teknis.
	> Oktober 2002 Kecenderungan Proses Pembaruan Pembangunan Ekonomi di Indonesia Oleh: Bayu Krisnamurthi --- Jika kita yakin bahwa kebenaran dan kebaikan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Baik, maka kita juga tentu yakin bahwa proses mencari kebenaran dan kebaikan itu pada akhirnya akan menang menghadapi segala rintangan dan kendala yang menghalangi jalur perjalanannya. Dan jika kita percaya akan hal tersebut maka sebenarnya arus proses mencari kebenaran dan kebaikan itulah sesungguhnya hakekat realita kehidupan.
	> Oktober 2002 Alternatif Pembangunan Untuk Indonesia: Catatan dari Seminar "Pembangunan Alternatif di Indonesia" Oleh: Sajogyo --- Di kampus Universitas Gadjah Mada, tanggal 12 Agustus 2002 lalu ada suatu seminar, (ISEI, Yogyakarta) dimana suatu panel pembicara membahas isi satu buku baru yang hari itu diluncurkan (“A Development Alternative for Indonesia”, oleh Mubyarto dan D.W. Bromley, GU Press, 2002, 52 hal.). Hasil diskusi seminar itu pasti akan diterbitkan oleh ISEI-Yogyakarta (seminar).
	> September 2002 Perlunya Reorientasi Sosiologi di Indonesia Oleh: Sediono MP Tjondronegoro --- Apabila Sosiologi dipahami sebagai ilmu sosial yang paling komprehensif dan dapat menarik generalisasi paling luas, karena mempelajari dan menemukan hubungan antar-pelaku sosial yang berkelompok, maka Sosiologi dapat seakan-akan memayungi ilmu-ilmu sosial lain. Dalam ranah ilmu Ekonomi telah dikembangkan falsafah dasar mengenai penguasaan, pemanfaatan/ eksploatasi dengan tujuan produksi dan konsumsi sumberdaya, baik alam maupun manusia, menurut prinsip kegunaan (utilitarianisme).
	> April 2002 Sistem Ekonomi Indonesia Oleh: Sri-Edi Swasono --- Dalam perkembangan globalisasi seperti kita saksikan saat ini ternyata tidak makin mudah menyajikan pemahaman tentang adanya sistem ekonomi Indonesia. Kaum akademisi Indonesia terkesan makin mengagumi globalisasi yang membawa perangai “kemenangan” sistem kapitalisme Barat. Sikap kaum akademisi semacam ini ternyata membawa pengaruh besar terhadap sikap kaum elit politik muda Indonesia, yang mudah menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya.
	> April 2002 Etika, Agama, dam Sistem Ekonomi Oleh: Mubyarto --- Jika ilmu ekonomi modern cenderung memisahkan ajaran efisiensi dari ajaran etika yaitu ajaran benar-salah, atau ajaran adil-tidak adil, maka ekonomika etik (ethical economics) memaksakan penyatuan keduanya sebagaimana diteliti mendalam oleh Max Weber.
	> April 2002 Etika Bisnis Pancasila Oleh: Mubyarto --- Jika ada pendapat bahwa (ilmu) ekonomi tidak mengajarkan keserakahan sedangkan (ilmu atau praktek) bisnis memang serakah, maka memang yang relevan adalah etika bisnis bukan etika ekonomi atau ekonomi moral. Namun jelas Adam Smith mengajarkan adanya homo ekonomikus atau homo socius atau homo religiousus.
	> April 2002 Kekeliruan Pengajaran Ilmu Ekonomi di Indonesia Oleh: Mubyarto --- Jika di sejumlah negara Barat yang maju perekonomiannya pakar-pakar ekonomi sudah lama mempertanyakan realisme dan relevansi ilmu ekonomi bagi pembangunan suatu masyarakat/ bangsa, di Indonesia yang baru memiliki Doktor Ekonomi pertama tahun 1943, masalah ini sangat sedikit dipersoalkan. Dosen-dosen/pengajar ilmu ekonomi di perguruan-perguruan tinggi tak banyak yang membaca buku-buku yang bersifat kritis tentang ini.
	> April 2002 Sosialisme Pancasila Oleh: Mubyarto --- Sejak reformasi mulai akhir 1997 makin banyak diantara kita enggan menyebut Pancasila meskipun lambang Garuda Bhinneka Tunggal Ika masih terpampang megah di tempat-tempat resmi. Sebelum itu yang lebih dulu kita hindari ”secara diam-diam” adalah kata-kata sosialisme yang meskipun tidak kita tolak secara terang-terangan tetapi ”dirasakan” tidak wajar lagi sejak rontoknya tembok Berlin 1989 dan bubarnya Uni Soviet 1991, yang menunjukkan kemenangan paham kapitalisme atas sosialisme.
	> Maret 2002 Penerapan Ajaran Ekonomi Islam di Indonesia Oleh: Mubyarto --- Sejak terbitnya buku Max Weber "The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism" (1904-5) orang yakin adanya hubungan erat antara (ajaran-ajaran) agama dan etika kerja, atau antara penerapan ajaran agama dengan pembangunan ekonomi. Weber memang mulai dengan analis ajaran agama Protestan (dan Katolik), meskipun menjelang akhir hayatnya dibahas pula agama Cina (1915, Taoisme dan Confucianisme), India ( 1916 Hindu dan Budha), dan Yudaisme(1917).